Ada Sinyal Harga Pertalite Mau Naik, Pengamat: Kewenangan Pemerintah

Related Articles

OJK Fokus Pada Penyempurnaan Regulasi Untuk Mendorong Implementasi GCG.

May 24, 2022

Kisah Mantan Bidan Yang Merintis Bisnis Dari Nol Hingga Menjadi Pengusaha Sukses

April 18, 2022

Harga Emas Antam Senin, 18 April 2022: Naik Rp 5.000 Jadi Rp 1.010.000 Per Gram

April 18, 2022

JAKARTA – Pakar Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhy mengatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga bahan bakar penolong (BBM).

Sementara itu, PT Pertamina hanya berhak menentukan harga bahan bakar unassisted atau uncompensated seperti Pertamax.

“(Harga, -red) BBM penolong ditetapkan oleh pemerintah. (harga,-red) BBM nonsubsidi ditentukan Pertamina tapi harus izin pemerintah,” kata Fahmi Radhy, pakar ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/04-16).

Elan Biantoro, mantan pejabat Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan pada 2014 melalui Perpres No. 191 menjelaskan bahwa itu diatur.

Kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM.

Ada tiga jenis BBM yang dijual Pertamina berdasarkan Keppres.

Artinya, bahan bakar jenis tertentu (JBT), dalam hal ini minyak tanah dan solar. Kemudian jenis bahan bakar yang dialokasikan khusus (JBKP) yaitu bensin atau bensin RON 90 atau pertalite.

Ketiga, Jenis Bahan Bakar Minyak (JBU) yang mengacu pada semua jenis BBM kecuali JBT dan JBKP, salah satunya Pertamax.

“Dalam kasus JBT, pemerintah mensubsidi sedangkan JBKP tidak disubsidi oleh pemerintah, tetapi pemerintah telah mengalokasikan Pertamina untuk menjembatani kesenjangan harga Pertalite,†kata Elan yang kini menjadi pakar migas. .

Menurut data Biro Umum Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, subsidi pemerintah untuk JBT Solar sebesar Rp 1,55 miliar. Sedangkan kompensasi pemerintah untuk JBKP Pertalite sebesar Rp 2,4 triliun.

Karena itu, Elan mengaku sependapat dengan Fahmi Radhy bahwa penetapan harga Pertamax menjadi kewenangan Pertamina sedangkan Solar dan Pertalite menjadi kewenangan pemerintah.

Sesuai Perpres tersebut, misi Pertamina dalam mengalokasikan BBM pada kejadian solar dan pertalite ini adalah untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian kepada masyarakat.

“Putalite dalam kondisi harga minyak yang tinggi saat ini harus disubsidi. Tapi yang mensubsidi itu Pertamina, bukan pemerintah,” kata Elan.

“Pertamina menghitung harga Pertalite dan merekomendasikannya. Jadi pemerintah tetap menetapkan harga Pertalite. Artinya, negara telah mengalokasikan penjualan Pertalite ke Pertamina dengan harga yang diumumkan pemerintah,” tambah Elan.